Bismillaahirrahmaanirrahiim..
Suatu negara tentunya memiliki kewibawaan masing-masing, konomi menjadi salah satu tolak ukur kewibawaan negara tersebut. Seperti yang kita tahu, Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami penurunan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terkesan masih lesu, harga-harga barang yang tidak stabil, daya beli masyarakat rendah, kinerja pasar modal tidak stabil, rupiah melemah, ketidakseimbangan neraca pembayaran, dan lain sebagainya. Pelambatan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi Amerika Serikat dengan kebijakan moneternya disertai perbaikan keadaan ekonomi negara-negara Eropa.
Kita dapat mengambil contoh masalah pelemahan rupiah akibat perbaikan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka hutang luar negeri Indonesia akan terus membengkak yang mengakibatkan defisit pada neraca pembayaran. Ditambah lagi dengan devaluasi mata uang Yuan beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh pemerintah China untuk meredam situasi ekonomi yang sulit untuk terus menggenjot ekspor China. Dilansir dari http://swa.co.id/business-strategy diperlukan evaluasi APBN karena penggunaan APBN tidak mendukung
sektor-sektor yang menyangkut hidup orang banyak ungkap. Selain
itu, perjanjian multilateral harus dikaji ulang karena dinilai tidak
berpihak pada kepentingan Indonesia. Indonesia hanya berperan sebagai
fasilitator perdagangan bebas antar negara. Namun, tidak berpihak kepada
kedaulatan Indonesia sendiri.
Menurunnya perekonomian juga dipengaruhi ekspor Indonesia dan anjloknya konsumsi domestik. Seperti kita tahu, China rela men-devaluasi mata uangnya demi menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan ekspornya. Hal ini menyebabkan ambruknya nilai tukar rupiah karena adanya hubungan bisnis yang cukup kuat antara Indonesia dan China. Rupiah melemah menjadi Rp13.541 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.536 per dolar AS. (Antara)
Fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah perbaikan infrastruktur. Namun apakah ada yang salah? sebenarnya tidak, hal itu sah-sah saja karena visi dan misi yang diusung oleh setiap presiden tentunya berbeda-beda. Jika dinilai dengan keadaan Indonesia yang rasio pajaknya kecil, yaitu sekitar 11 % dari PDB tentunya ini akan berdampak berat jika Indonesia terus-menerus menggenjot perbaikan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan ekonomi suatu negara, namun karena dana APBN yang tersedia jumlahnya terbatas, maka pemerintah harus memilih skala prioritas yang mana yang harus didahulukan.
Fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah perbaikan infrastruktur. Namun apakah ada yang salah? sebenarnya tidak, hal itu sah-sah saja karena visi dan misi yang diusung oleh setiap presiden tentunya berbeda-beda. Jika dinilai dengan keadaan Indonesia yang rasio pajaknya kecil, yaitu sekitar 11 % dari PDB tentunya ini akan berdampak berat jika Indonesia terus-menerus menggenjot perbaikan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan ekonomi suatu negara, namun karena dana APBN yang tersedia jumlahnya terbatas, maka pemerintah harus memilih skala prioritas yang mana yang harus didahulukan.
Melihat masalah ekonomi diatas, ditambah dengan situasi politik yang kurang stabil akibat adanya perubahan susunan kabinet beberapa waktu lalu menambah sederet masalah yang dapat menurunkan kewibawaan pemerintah Indonesia. Sedangkan akhir tahun 2015 ini Indonesia harus siap dengan tantangan baru yaitu menyongsong era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan keadaan yang masih belum stabil. Pada tanggal 7-11 Agustus lalu diadakan International Symposium di Singapura. Ahmad Almaududy Amri demisoner Koordinator Persatuan Pelajar Indonesia
Dunia (PPI Dunia) periode 2014-2015 menjelaskan, untuk dapat bersaing
dengan Negara ASEAN lainnya, Indonesia perlu memperbaiki tata kelola
pemerintahan. Deklarasi ini dibagi dalam empat bagian, di antara fokus yang
disepakati ialah bidang kewirausahaan, diaspora, kepemudaan, dan
pendidikan.
Butir kewirausahaan menjadi butir pertama dalam deklarasi ini yang
menekankan kepada upaya pemerintah untuk fokus membenahi prosedur
perizinan dalam mendirikan usaha di Indonesia yang selama ini terkesan
mempersulit pebisnis, sehingga memakan waktu yang jauh lebih lama
dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Butir ke dua dalam deklarasi Singapura terkait Diaspora, pemerintah
perlu lebih mendayagunakan sumber daya manusia dari Diaspora Indonesia
sebagai motor penggerak kehidupan bangsa Indonesia. Butir ke tiga membahas persoalan pendidikan, PPI Dunia meminta agar
pemerintah dapat menyusun dan menerapkan kurikulum berstandar
internasional dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan
mampu berkompetisi di tingkat ASEAN.
Sumber :
http://ppidunia.org/?p=656
http://swa.co.id/business-strategy/tahun-2014-ekonomi-indonesia-dinilai-terus-memburuk
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/australia-ekonomi-indonesia-akan-terus-memburuk.htm

Tidak ada komentar:
Posting Komentar